@extends('admin.layouts.app') @section('title', $pageTitle) @section('content')
@include('admin.layouts.message')
@method('PUT') @csrf
Penjelasan dan pedoman tata cara penulisan metadata putusan dapat dilihat pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum.
@error('category_id')
{{ $message }}
@enderror
Format penulisan: Nama jenis putusan - nomor putusan - tahun putusan - para pihak yang berperkara. Contoh: Putusan Mahkamah Agung Nomor 319 PK/Pdt/2016 tahun 2016 Rico Widjaya vs Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif c.q Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, Dkk.
@error('title')
{{ $message }}
@enderror
Contoh: 319 PK/Pdt/2016.
@error('code_number')
{{ $message }}
@enderror
Indeks nomor urutan putusan yang dipakai. Contoh: 319.
@error('number')
{{ $message }}
@enderror
Jenis peradilan yang memutuskan perkara. Contoh: Mahkamah Agung.
@error('justice')
{{ $message }}
@enderror
Tahun diterbitkannya putusan.
@error('year')
{{ $message }}
@enderror
@error('published')
{{ $message }}
@enderror
Tanggal putusan dibacakan.
Kota tempat perkara diputuskan.
@error('place')
{{ $message }}
@enderror
Contoh: Mahkamah Agung.
@error('source')
{{ $message }}
@enderror
@foreach ($judgmentStatusOptions as $status) @endforeach
{{--
Status putusan pengadilan. Contoh: Tetap.
--}} @error('status')
{{ $message }}
@enderror
Jenis perkara dari pokok perkara. Contoh: Hukum Perdata. + Tambah Bidang Hukum
@error('field_id')
{{ $message }}
@enderror
@error('language')
{{ $message }}
@enderror
Lembaga yang bertanggung jawab atas isi putusan. Contoh: Indonesia. Mahkamah Agung.
@error('author')
{{ $message }}
@enderror
Pokok perkara dalam putusan.
@error('subject')
{{ $message }}
@enderror
@error('note')
{{ $message }}
@enderror
@endsection @section('modal') @include('admin.legislation.field.create') @endsection @section('script') @include('admin.legislation.script') @endsection